Reformasi Polri Fokus pada Aspek Kultural, Bukan Struktural

Reformasi Polri Fokus pada Aspek Kultural, Bukan Struktural
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. (Foto: Istimewa)

Iniloh.id – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menilai tuntutan reformasi yang berkembang saat ini tidak menyasar persoalan struktural maupun instrumen di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, isu utama yang perlu dibenahi justru berkaitan dengan aspek kultural, etika, dan moral personel kepolisian.

Pernyataan tersebut disampaikan Islah saat menjadi narasumber dalam Podcast Koma Indonesia, sebagaimana dikutip pada Kamis (5/2/2026).

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan bahwa berbagai pelanggaran yang kerap disematkan pada “oknum” pada dasarnya merupakan persoalan budaya yang terbentuk secara kognitif di dalam institusi.

Islah mengakui bahwa dalam praktik penegakan hukum, penyimpangan dari tugas dan fungsi dapat terjadi di mana saja. Menurutnya, pelanggaran secara kultural, moral, maupun etis tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami aparat penegak hukum di berbagai negara.

“Penyimpangan itu terjadi di seluruh dunia. Semua penegak hukum memiliki potensi melakukan pelanggaran secara kultural, etis, dan moral,” ujarnya.

Meski demikian, Islah menegaskan bahwa kecenderungan tersebut tidak boleh dinormalisasi. Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris yang juga menghadapi persoalan serupa, meskipun memiliki sistem hukum yang lebih mapan.

Ia menilai kondisi di Indonesia memiliki tantangan tersendiri mengingat proses pemberdayaan Polri pascareformasi relatif masih muda, yakni sekitar dua dekade.

Situasi tersebut, kata Islah, berpotensi melahirkan sikap superioritas di kalangan oknum tertentu yang kemudian memicu terjadinya penyimpangan.

Lebih lanjut, Islah menekankan bahwa reformasi kultural merupakan tanggung jawab bersama. Upaya pembenahan budaya kerja penegak hukum tidak hanya menjadi tugas internal institusi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan publik.

Menurutnya, fokus reformasi yang saat ini didorong Komite Reformasi Polri memang diarahkan pada penguatan aspek kultural sebagai fondasi utama dalam membangun institusi kepolisian yang profesional dan berintegritas.

Pos terkait