Iniloh.id – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, meminta masyarakat tidak merasa cemas terhadap wacana reformasi yang saat ini berkembang di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, upaya tersebut tidak perlu dipandang sebagai ancaman selama tidak menyentuh aspek struktural dan instrumen utama kepolisian.
Hal itu disampaikan Islah dalam Podcast Koma Indonesia yang dikutip pada Kamis (5/2/2026). Ia menilai perdebatan seputar reformasi, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan kultural, merupakan bagian wajar dalam kehidupan demokrasi.
Islah menegaskan, reformasi yang menyasar perubahan budaya kerja justru patut diapresiasi oleh publik. Dalam sistem demokrasi, pembaruan semacam ini di nilai penting untuk memastikan institusi negara tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis menempatkan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berada di bawah hukum sipil. Prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga supremasi sipil di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Islah menekankan peran strategis masyarakat sipil dalam memperkuat institusi kepolisian. Menurutnya, demokrasi tidak hanya menuntut pengawasan terhadap aparat, tetapi juga mendorong partisipasi publik untuk membangun institusi negara agar semakin profesional dan akuntabel.
Islah menilai sikap membenci kepolisian justru bertentangan dengan semangat demokrasi. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai anomali, karena dalam sistem demokrasi, masyarakat sipil dan kepolisian seharusnya saling menopang.
“Demokrasi akan berjalan sehat ketika masyarakat dan polisi saling menguatkan. Dari sinilah supremasi sipil dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya.
