Iniloh.id – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) merespons pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, yang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri.
Lemkapi menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
Direktur Eksekutif Lemkapi, dr. Edi Hasibuan, menyatakan setiap tokoh masyarakat memiliki hak menyampaikan pandangan dan kritik. Namun, menurutnya, pergantian Kapolri tidak bisa didorong oleh tekanan politik maupun opini sepihak.
“Kapan Kapolri diganti, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kami percaya Presiden Prabowo akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat,” ujar Edi, Jumat (6/2/2026).
Edi menilai hingga saat ini Kapolri masih memiliki peran strategis dalam membantu Presiden menyukseskan agenda pemerintahan, khususnya program-program prioritas nasional yang terangkum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kami melihat Kapolri masih sangat dibutuhkan Presiden dalam menyukseskan program pemerintah, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Ia juga menilai kinerja Polri sejauh ini menunjukkan tren positif dengan berbagai terobosan yang dilakukan, terutama dalam mendukung kebijakan pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Secara umum kinerja Polri masih berjalan baik. Banyak terobosan yang dilakukan, termasuk dukungan terhadap program strategis seperti pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Edi.
Lebih lanjut, Edi menegaskan bahwa pergantian Kapolri merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang wajar dan tidak perlu dipolemikkan secara berlebihan di ruang publik.
“Kita perlu bersabar. Pada waktunya Kapolri pasti akan berganti. Presiden tentu memiliki pertimbangan strategis yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Amien Rais dalam pernyataannya meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri dan mengingatkan agar Presiden tidak menjadi “presiden setengah hati” dalam mengambil keputusan politik strategis.
