Iniloh.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah anggapan bahwa pemerintahannya hanya mengulang pola lama dalam menangani banjir.
Ia menegaskan, Pemprov DKI kini mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk normalisasi sungai secara masif, meski berisiko menuai pro dan kontra.
Menurut Pramono, normalisasi sungai menjadi bagian penting dari pembenahan sistem drainase Jakarta secara menyeluruh, mulai dari wilayah hulu hingga ke hilir.
Langkah ini disebut sebagai upaya jangka menengah yang tidak bisa dihindari jika Jakarta ingin keluar dari persoalan banjir yang berulang setiap tahun.
“Cuaca ekstrem ini adalah faktor alam. Tapi dampaknya bisa kita kurangi. Penanganan banjir tidak bisa selesai dalam semalam,” ujar Pramono, dikutip Jumat (23/1/2026).
Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI juga mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah jangka pendek untuk menekan intensitas curah hujan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan pengerukan saluran dan sungai guna memperbesar daya tampung air.
Meski begitu, Pramono mengakui bahwa berbagai langkah tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko banjir, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
“Ada langkah jangka pendek seperti pengerukan dan modifikasi cuaca, lalu jangka menengah melalui penataan dan normalisasi sungai. Semua ini harus berjalan bersamaan,” ujarnya.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta per 23 Januari 2026 mencatat banjir masih merendam 143 RT dan 16 ruas jalan utama di sejumlah wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur.
Kondisi tersebut memaksa ratusan warga mengungsi ke posko-posko darurat yang telah disiapkan pemerintah.
Situasi ini menegaskan bahwa penanganan banjir Jakarta masih membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada solusi cepat, tetapi juga pembenahan tata kelola air dan lingkungan dalam jangka panjang.
Pemprov DKI memastikan akan terus melakukan evaluasi dan mempercepat program pengendalian banjir, sembari berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk mengurangi risiko banjir lintas wilayah.
