 |
| Praktisi Hukum Indonesia, Abdul Tatuh Souwakil S.H (Foto: Bataviatimes.com/Safar) |
BATAVIA TIMES – Belakangan publik kembali dikagetkan dengan kasus dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur, yang terjadi sejak 2015 lalu di Kementerian Pertahanan, ke tingkat penyidikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) diketahui telah menaikkan status kasus itu ke tingkat penyidikan.
Dalam kasus tersebut, diduga ada sejumlah nama eks pejabat negara yakni Wiranto dan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sejak 2016-2019 dan saat menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Sedangkan Ryamizard merupakan Menteri Pertahanan pada 2015.
Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum, Abdul Tatuh Souwakil S.H pun ikut angkat bicara terkait kasus dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur, yang terjadi sejak 2015 lalu.
Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk ikut dilibatkan dalam menyelesaikan kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu.
“Semestinya KPK harus dilibatkan dalam penanangan kasus besar dugaan korupsi proyek satelit slot orbit 123 di kementrian pertahanan, sehingga ada keterbukaan dan trasnparansi dalam penanganan kasus ini,” kata Abdul Tatuh Souwakil kepada awak media, Senin (17/1/2022)
Pasalnya, keterlibatan KPK sendiri telah diatur dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan mandat kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga hal yakni pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait dengan keduanya dengan landasan yuridis yang jelas.
“Saya menilai ada kemungkinan ketua KPK tidak punya taring untuk mengusut kasus-kasus besar saat ini. Perlu dikritisi kepemimpinan Firli Bahuri bahwa ketua KPK tidak menangani kasus korupsi yang strategis, yakni yang merugikan keuangan negara yang besar, melibatkan penegak hukum atau pejabat tinggi negara,” tegasnya
Praktisi hukum ini menilai, KPK saat ini lebih sibuk bermain di wilayak kabupaten, dengan banyak memproses kepala daerah. Kontribusi KPK dalam pengembalian kerugian keuangan negara juga relatif kecil, apalagi dibandingkan dengan Kejaksaan.
Hal tersebut yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah itu menjadi menurun drastis. Hal itu lanjut dia, terlihat dari banyaknya survey yang menunjukkan hasil turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah tersebut.
“Menurut saya, wajar jika masyarakat mulai ragu untuk lapor kasus kepada KPK. Apakah akan ditangani secara profesional atau malah jadi alat politik? Hal inilah yang menjadikan kepercayaan masyarakat kepada KPK menjadi lemah bahkan menurun drastis. KPK seolah tidak bisa diharapkan untuk punya kinerja baik, dengan menyasar semua pelaku dari kalangan mana pun,” paparnya
Pun diakhir keterangannya, Souwakil meminta KPK untuk melakukan beberapa hal yang dinilainya akan dapat mendongkrak elektabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK menjadi lebih baik yakni KPK harus terlibat dalam penanganan kasus besar proyek satelit slot orbit 123, dan menunjukkan sikap independen bebas dari kepentingan pihak mana pun.
“KPK harus dilibatkan dalam penuntasan kasus ini, jangan sampai KPK hanya punya taring melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus-kasus kecil dan mengabaikan kasus-kasus besar yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah,” tutupnya
