Iniloh.id – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan bahwa agenda reformasi Polri yang digulirkan pemerintah harus memiliki tujuan akhir yang jelas dan terukur.
Tanpa arah yang pasti, ia menilai upaya reformasi justru berisiko melebar ke mana-mana dan kehilangan fokus.
“Kalau ini memang kebutuhan bersama, maka kita harus menyamakan persepsi dan tujuan. Reformasi Polri harus jelas arahnya mau dibawa ke mana,” ujar Fernando dalam diskusi publik bertajuk “Di Tengah Sorotan Publik: Reformasi Polri & Pertaruhan Kepercayaan Masyarakat di Era Digital” di Kopi Oey, Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).
Fernando memaparkan bahwa saat ini masyarakat dibuat bingung oleh beragam usulan arah reformasi.
Ada yang mendorong Polri berada di bawah kementerian, ada yang mengusulkan pembentukan kementerian baru, sementara sebagian lainnya ingin Polri tetap langsung berada di bawah presiden.
“Kalau kita lihat sekarang, terlalu banyak arah reformasi yang diajukan berbagai pihak. Ini yang membuat publik ragu dan bingung,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kinerja tim reformasi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Fernando menilai tim tersebut tidak seharusnya terlibat dalam urusan teknis seperti mediasi perkara.
Menurutnya, fungsi utama tim reformasi adalah mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi, bukan mencari sorotan.
“Misalnya ada tim reformasi Polri yang memfasilitasi atau memediasi perkara. Itu bukan tugas utama mereka. Apa pun tim reformasi yang dibentuk presiden, fokusnya harus pada perbaikan sistem, bukan pada hal-hal teknis,” tegas Fernando.
