Iniloh.id – Pemerintah pusat memastikan kesiapan untuk menggelontorkan dana tambahan guna mempercepat penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Namun hingga kini, pencairan tidak dapat dilakukan karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penghitungan kebutuhan anggaran sepenuhnya berada di tangan BNPB.
Lembaga tersebut telah membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra.
“Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satgas khusus di sana,” ujar Purbaya saat meresmikan Pusdiklat Kemenkeu di Denpasar, Bali, Sabtu (5/12/2025).
Meski menegaskan kesiapan pemerintah, Purbaya belum membeberkan nominal yang akan dikucurkan.
Ia menyebut bahwa evaluasi masih berjalan agar anggaran tambahan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan paling mendesak di lapangan.
“Nanti kalau kurang, masih dihitung. Dananya sudah siap,” katanya.
Di sisi lain, BNPB saat ini masih memiliki cadangan anggaran darurat berkisar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang dapat digunakan sementara menunggu penyaluran tambahan dari pemerintah pusat.
Pada tahun anggaran 2025, BNPB menerima alokasi Rp2,01 triliun, turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,92 triliun.
Pemangkasan ini membuat lembaga tersebut harus menata ulang strategi pendanaan di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, situasi di lapangan masih memprihatinkan. Berdasarkan data BNPB hingga Kamis (4/12/2025) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut telah mencapai 836 jiwa.
Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam, rusak parah, atau hilang terbawa arus.
Tim gabungan yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, pemda, dan relawan terus mempercepat proses evakuasi, pencarian korban, serta pembukaan akses yang terputus. Distribusi logistik pun digenjot mengingat masih ada wilayah yang terisolasi.
Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat respons dan memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan bantuan serta dukungan pemulihan secepat mungkin, terutama di daerah yang mengalami kerusakan terberat.
