JCCNetwork.id – Melonggarnya kesadaran masyarakat dan hukum atas pintu perlintasan kereta api menjadi tugas besar bagi pihak terkait termasuk pemerintah.
Dengan berbagai macam alasan, masyarakat umum kerap melangkahi peraturan yang berada di pintu perlintasan kereta api.
Akibatnya, insiden kecelakaan bahkan merenggut banyak nyawa tak sedikit akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam sesi wawancara Podcast JCC Network menilai, bahwa salah satu langkah yang harus diakukan adalah penegakan hukum yang ketat dan tegas oleh pihak berwajib.
“Satu adalah penegakan peraturan oleh pihak berwajib pelanggaran-pelanggaran itu sudah nggak ada toleransi,” kata Ixfan.
Ia juga turut menyarankan agar dilakukan evaluasi pada perlintasan kereta api yang kerap terjadi insiden tersebut. Jika banyak pelanggaran dan berpotensi memicu kecelakaan, baiknya di tutup saja.
Hal ini di maksudkan agar menghindari masyarakat pada umumnya dari insiden yang tidak di inginkan.
“Evaluasi perlintasan mana yang memang sering terjadi adanya kejadian atau memang perlintasan yang tidak terjaga itu memang sering terjadi potensi kejadian itu ya di tutup,” tegasnya.
Menurutnya Ixfan, untuk melakukan penutupan dan pembukaan jalan perlintasan adalah tugas dan kebijakan pemerintah setempat bukan pihak KAI.
Sebab, lanjut dia, selama ini masyarakat kerap menganggap penutupan dan pembukaan jalan adalah wewenang KAI. Padahal, hal tersebut merupakan wewenang pemerintah.
“Siapa yang melakukan pembukaan dan penutupan ya pemerintah yang memberi izin kan pemerintah. Masing-masing Kota Kabupaten, gubernur itu juga punya tanggung-jawab terhadap keselamatan pintu perlintasan,” tutur Ixfan.
“Jadi ini tanggung-jawab pemerintahan sesuai dengan kelas jalannya. Orang yang nggak tahu seolah-olah (jadi tanggung jawab) PT Kereta Api semua,” tandasnya.
