“Pemerintah daerah tetap harus menjadi pengendali utama. dengan rencana di lepasnya 30% saham ke publik Tapi fleksibilitas Perseroda membuka ruang inovasi dan efisiensi yang selama ini sulit dilakukan oleh BUMD konvensional,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jika dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, transformasi PAM JAYA dapat menjadi model replicable bagi PDAM lain di Indonesia.
“Kita butuh BUMD yang tangguh, bukan hanya birokratis. PAM JAYA bisa menjadi contoh bagaimana reformasi kelembagaan daerah mampu menghadirkan layanan publik yang berkelas dunia,” tegas Agus Santhuso.
Dengan pendekatan komprehensif berbasis SDGs, PAM JAYA diharapkan menjadi BUMD berkelanjutan, inklusif, dan akuntabel menjawab kebutuhan air bersih Jakarta sekaligus menjadi pionir reformasi sektor air nasional.
Selain dari sisi hukum dan ekonomi, kajian akademis juga menilai bahwa perubahan status ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan).
Melalui fleksibilitas keuangan yang lebih besar, PAM JAYA dapat memperluas cakupan layanan air perpipaan hingga 85% pada 2025, menekan tingkat kebocoran air (NRW) di bawah 25%, dan meningkatkan investasi hingga tiga kali lipat.
“Transformasi ke Perseroda adalah lompatan strategis untuk menghadirkan air minum aman dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta,” tulis hasil kajian tersebut.
Namun, para akademisi juga memberi catatan tegas: perubahan ini harus diiringi dengan tata kelola yang kuat, pengawasan publik independen, dan strategi bisnis berbasis keberlanjutan agar tidak keluar dari prinsip pelayanan publik.
Jika dijalankan dengan transparan dan partisipatif, transformasi PAM JAYA menjadi Perseroda bisa menjadi model nasional bagi reformasi sektor air yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.
