JCCNetwork.id- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun untuk tahun 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2024). Usulan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, sebagai bagian dari upaya mengakomodasi kebutuhan pengelolaan aset negara yang akan diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp29,8 triliun,” jelas Raja Juli Antoni saat memaparkan usulan tersebut.
Usulan tambahan anggaran ini mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan alokasi anggaran untuk Otorita IKN di tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, Otorita IKN hanya menerima Rp285,9 miliar, yang kemudian naik menjadi Rp543,3 miliar pada 2024. Namun, dalam pagu indikatif untuk 2025, anggaran ini direncanakan turun menjadi Rp505,5 miliar. Raja Juli menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh penggunaan baseline dari kebutuhan dan realisasi anggaran tahun 2023-2024 sebagai acuan awal.
Raja Juli Antoni menekankan bahwa peningkatan anggaran ini diperlukan untuk mendukung pengelolaan barang milik negara yang akan berada di bawah tanggung jawab Otorita IKN.
“Upaya ini kami laksanakan dengan terus melaksanakan program dengan terukur dan evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas efisiensi dalam pelaksanaan program,” kata Raja Juli.
Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli juga menyebutkan bahwa Otorita IKN telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk menegaskan kebutuhan anggaran tambahan ini. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan alokasi dana yang cukup untuk mendukung berbagai program pembangunan di IKN.
Meskipun usulan tambahan anggaran Rp29,8 triliun ini telah diajukan, Raja Juli menekankan bahwa jumlah tersebut masih menjadi bahan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut. Ia menyadari bahwa persetujuan atau penyesuaian anggaran tersebut mungkin akan melibatkan perdebatan dan kompromi.
“Kami usulkan Rp29 triliun ya, apakah nanti diterima atau tidak atau sebagian digeser ke kementerian lain, itu nanti tentu bahan diskusi,” katanya.
