Iniloh.id – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas kinerja pengamanan dan pendekatan humanis dalam menjaga hubungan industrial sepanjang tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan KSBSI dalam catatan akhir tahun atau kaleidoskop ketenagakerjaan 2025. Menurut KSBSI, Polri menunjukkan transformasi pelayanan yang semakin demokratis, solutif, dan berorientasi pada dialog dalam menyikapi dinamika persoalan perburuhan di berbagai daerah.
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, menilai stabilitas industri dan kondusivitas ruang publik selama 2025 tidak terlepas dari peran aktif Polri dalam mengawal aspirasi kaum buruh.
“Sepanjang 2025, Polri menunjukkan profesionalisme yang patut diapresiasi. Pendekatan humanis dan dialogis membuat buruh merasa aman dalam menyuarakan hak-hak konstitusionalnya,” ujar Elly dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
KSBSI mencatat berbagai aksi unjuk rasa buruh sepanjang 2025 berlangsung aman dan tertib. Polri dinilai tidak lagi semata mengedepankan pengamanan fisik, melainkan mengutamakan pendekatan persuasif melalui komunikasi intensif dengan serikat pekerja.
Pendekatan tersebut dinilai mampu membangun rasa saling percaya, menjaga kebebasan berekspresi buruh, sekaligus memastikan stabilitas iklim industri nasional tetap terjaga.
May Day 2025 Kondusif dan Bermakna
Pelaksanaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 juga menjadi sorotan positif KSBSI. Menurut Elly, koordinasi yang baik antara aparat dan serikat buruh membuat peringatan May Day berjalan kondusif di berbagai wilayah.
“May Day 2025 bukan hanya ajang protes, tetapi berkembang menjadi ruang konsolidasi gagasan dan dialog untuk peningkatan kesejahteraan pekerja,” katanya.
Pendampingan Buruh Terdampak PHK
KSBSI turut mengapresiasi peran Polri dalam mendampingi buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global.
Dalam sejumlah kasus, Polri berperan aktif memfasilitasi mediasi agar hak pesangon dan hak normatif buruh dapat dipenuhi.
Selain itu, Polri juga membantu koordinasi lintas instansi untuk membuka akses pelatihan kerja serta peluang penempatan tenaga kerja baru bagi buruh terdampak PHK.
Di akhir tahun 2025, Polri juga dinilai berhasil mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026.
Meski diwarnai perbedaan pandangan, situasi tetap kondusif dan ruang dialog antara buruh, pemerintah daerah, serta pengusaha tetap terbuka.
KSBSI menilai Polri mampu menjaga keseimbangan antara pengamanan objek vital nasional dan pemenuhan hak demokrasi buruh.
Meski memberikan apresiasi, KSBSI berharap Polri terus meningkatkan perannya pada 2026. Salah satunya dengan mengawasi implementasi upah minimum agar tidak terjadi pelanggaran pembayaran upah di bawah ketentuan.
KSBSI juga mendorong Polri menindak tegas pelanggaran pidana ketenagakerjaan, seperti praktik pemberangusan serikat pekerja (union busting) serta pengabaian standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“KSBSI siap terus menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan nasional sekaligus memperjuangkan keadilan sosial bagi kaum buruh,” tutup Elly.
