BATAVIATIMES – Atrian panjang vaksinasi terjadi dimana-mana. Banyak orang yang ingin divaksin terhambat oleh keterbatasan lokasi dan jadwal vaksinasi yang terbatas.
Keadaan ini tidak mengherankan karena birokrasi distribusi dan logistik di negara ini sudah lama bermasalah. Ironisnya infrastruktur distribusi dan logistik yang dimiliki swasta dibiarkan tidak terpakai. Padahal situasi sudah sangat genting. Ujar Frans, Jum’at (16/07/2021).
Coba bayangkan. Bukankah sangat membantu jika kita bisa tinggal datang ke rumah sakit, klinik, apotek atau bahkan mini market terdekat untuk divaksin? Dengan membayar tentunya.
Pasti ada diantara kita yang bersedia dan mampu membayar untuk memperoleh vaksin. Bagi mereka bebaskan mereka divaksin dengan cara berbayar. Setiap individu yang divaksin berkontribusi dalam upaya menghentikan penyebaran virus. Kita harus secepatnya melakukan vaksinasi dengan segala cara yang ada. Tuturnya
“Perhatikan polemik vaksin berbayar ini fokusnya pada uang: bayar atau gratis. Seharusnya fokus kita adalah menghentikan penyebaran penyakit dengan cara vaksinasi sebanyak-banyaknya dan secepatnya.”
Lebih lanjut, Ia (Frans) mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendukung serta menyukseskan program vaksinasi dan PPKM yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah.
Selain itu, frans juga mengimbau kepada masyarakat agar selama penerapan PPKM Darurat tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dgn menerapkan#5M demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Kita semua tahu tanggal 20 Juli adalah pelaksanaan hari besar Islam, untuk peringati hari raya kurban Idul Adha sebaiknya jgn mudik dan tetap aktivitas ibadah di rmh saja. Ujar Frans
“Program vaksinasi dan PPKM yang berjalan saat ini merupakan upaya besar pemerintah membangun herd immunity bagi seluruh rakyat Indonesia apapun jenis vaksin baik demi menjaga sekitar kita.”
Menurut dia, bahwa perlu kita kesadaran di dalam menyukseskan program vaksinasi ini. Sebab pemerintah memerlukan dukungan dan keterlibatan dari segala pihak, terutama elemen masyarakat agar turut serta mengimbau Mahasiswa,Pemuda,sanak saudara, kerabat dan juga masyarakat lainnya untuk mengikuti program vaksinasi agar kita terhindar dari bahaya Covid-19.
Selain itu, masyarakat juga kami imbau agar tidak terhasut dan terprovokasi atas segala pemberitaan hoax di media sosial terkait vaksinasi yang dapat membuat masyarakat pada akhirnya bersikap skeptis dan menolak divaksin.” Kata Frans
Perlu kerja sama yang baik dari banyak pihak, karena vaksinasi itu bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh rakyat Indonesia. “Pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri,” Tuturnya
Prinsipnya Poros Muda Indonesia mendukung upaya dari semua program pemerintah yang bertujuan agar kita semua dapat segera lepas dari pandemi ini. Hal itu agar kehidupan kita dapat kembali pada normal dan dapat beraktivitas untuk bisa memulihkan kembali ekonomi kita.dan kami siap mendukung dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kekebalan kesehatan di masyarakat. Tuturnya lagi
Frans juga menyampaikan bahwasanya, pemerintah tetap memegang kendali dengan vaksinasi gratis untuk kelompok masyarakat prioritas dan kurang mampu. Sedangkan mereka yang mampu bisa dilayani oleh fasilitas swasta.
Bagaimana dengan vaksin sebagai public goods? Publik goods adalah jargon dalam ilmu ekonomi yang memiliki definisi sangat spesifik. Bisa panjang debatnya. Yang pasti vaksin Covid sekarang adalah private good karena dijual oleh para pembuat vaksin. Pemerintah Indonesia membeli vaksin dari pasar internasional.
Biaya pengadaan vaksin untuk tahun 2020 dan 2021 sekitar 50 triliun rupiah. Jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan total APBN lebih dari 1000 triliun rupiah. Apalagi mayoritas vaksin tetap dibagikan gratis oleh pemerintah, jadi tidak tepat melihat ini sebagai pemerintah yang berbisnis dengan rakyat.
Vaksin berbayar adalah soal peningkatan efisiensi distribusi vaksin secara cepat. Kenapa pemerintah tidak bangun saja sistem distribusi yang dibutuhkan? Bisa, tapi butuh waktu yang lama. Ingat kita sedang balapan dengan evolusi virus. Kita manfaatkan sistem distribusi yang sudah ada tapi tidak dimanfaatkan untuk distribusi vaksin.
Mungkin ada yang bilang, nanti harga vaksin melambung tinggi jika diserahkan pada swasta. Menjawab ini pertama, pemerintah tidak sepenuhnya lepas tangan tetapi pemerintah menetapkan harga maksimum.
Selain itu, harga vaksin diperkirakan akan terus turun seiring dengan semakin banyak masyarakat yang divaksin sehingga mengurangi permintaan terhadap vaksin ditambah berkembang terusnya teknologi vaksin.
Ingat pada awal pandemi tahun lalu? Saat itu tes PCR sangat terbatas dan harganya mahal. Setelah fasilitas kesehatan swasta diizinkan melakukan tes PCR maka jumlah tes yang dilakukan melambung tinggi dan harganya pun sudah turun. Dan jangan lupa, fasilitas tes PCR gratis tetap ada di fasilitas kesehatan publik. Kenapa kita tidak melakukan hal serupa untuk vaksin?
Ada satu lagi alasan kenapa kita perlu kebut vaksinasi dengan segala cara. Ini agak unik situasinya untuk Indonesia: jumlah orang terpapar virus jauh lebih besar daripada angka resmi. Tutur Frans
Malah salah satu studi menunjukkan, di Jakarta virus sudah menginfeksi lebih dari 50% penduduk. Artinya, jika kita ingin raih kekebalan kelompok maka jumlah yang perlu divaksinasi tidak sebanyak itu. Ayo kita kebut vaksinasi agar cepat tercapai kekebalan kelompok (meskipun bisa sementara).
Terus terang saja, kapasitas birokrasi kita lemah. Jadi jangan berharap semuanya harus diurus pemerintah. Mekanisme pasar bisa jadi pelengkap amunisi kita saat melawan virus. Dalam keadaan darurat dimana kita berpacu dengan evolusi virus, segala cara yang ada harus dipakai untuk melindungi masyarakat. Baik birokrasi pemerintah maupun mekanisme pasar, keduanya perlu dipakai untuk mempercepatan.
