Iniloh.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan Inspektorat Jenderal Kemendagri tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, setelah ia diketahui berangkat umrah di tengah situasi bencana yang melanda wilayahnya.
Pemeriksaan tersebut bukan hanya soal izin keberangkatan, tetapi juga menyangkut sumber pembiayaan umrah yang dianggap perlu ditelusuri.
“Apakah benar untuk ibadah umrah, berangkat dengan siapa, dan dana dari mana semua itu penting untuk didalami. Pemeriksaan tidak hanya ke Bupati Aceh Selatan, tapi juga seluruh aparatur yang terlibat. Prosesnya butuh beberapa hari,” ujar Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/12/2025).
Bima menegaskan bahwa Kemendagri telah berkali-kali memperingatkan kepala daerah terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama setelah peringatan dari BMKG.
Arahan disampaikan melalui rapat resmi, surat edaran, hingga imbauan langsung dari Mendagri Tito Karnavian.
“Begitu BMKG keluarkan peringatan, Pak Mendagri langsung memberikan arahan. Ada edaran, ada imbauan. Bahkan ketika kasus ini muncul, Kemendagri mengingatkan lagi. Kami terus-menerus memberikan guidance,” katanya.
Bima menambahkan bahwa selain pemerintah, pimpinan partai politik juga harus melakukan pengawasan pada para kader yang menjabat sebagai kepala daerah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyentil keras Mirwan MS karena meninggalkan Aceh Selatan tanpa izin saat masyarakatnya menghadapi bencana banjir dan longsor.
Komentar itu disampaikan dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12). Rapat tersebut dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
“Kalau yang mau lari, lari aja tidak apa-apa. Dicopot. Mendagri bisa proses,” ujar Prabowo.
Prabowo bahkan mengibaratkan tindakan tersebut sebagai disersi, yakni perilaku prajurit yang meninggalkan pasukan di tengah kondisi bahaya.
“Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, itu tidak bisa. Maaf, saya tidak mau tanya dari partai mana,” tegasnya.
