Iniloh.id – Sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian menuai apresiasi luas.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyebut pernyataan tersebut sebagai cerminan kepemimpinan berintegritas dan berjiwa negarawan.
Menurut Habib Syakur, pernyataan Kapolri yang menyatakan lebih memilih “menjadi petani” ketimbang menjabat sebagai Menteri Kepolisian bukan sekadar simbolik.
Ia menilai sikap itu mencerminkan keikhlasan, keberanian moral, dan komitmen kuat dalam menjaga marwah serta independensi institusi Polri.
“Ini bukan soal jabatan, tapi soal kesetiaan pada konstitusi dan kepentingan bangsa. Kepemimpinan sejati justru terlihat saat seseorang berani menolak kekuasaan demi prinsip,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Habib Syakur menegaskan, penolakan Kapolri terhadap skema Polri di bawah kementerian merupakan bentuk perlawanan terhadap potensi politisasi institusi penegak hukum.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya dualisme kepemimpinan atau fenomena matahari kembar dalam sistem penegakan hukum nasional.
Ia menilai, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia agar mampu bergerak cepat, independen, dan tidak terjebak dalam birokrasi berlapis yang justru menghambat pelayanan keamanan kepada masyarakat.
“Kalau Polri dimasukkan ke bawah kementerian, risikonya besar. Bukan hanya soal struktur, tapi soal efektivitas, kecepatan, dan independensi penegakan hukum,” katanya.
Selain mengapresiasi sikap Kapolri, GNK juga memberikan penghormatan kepada anggota Komisi III DPR RI dari berbagai partai politik yang secara terbuka mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
Dukungan lintas partai ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa kepentingan bangsa masih ditempatkan di atas kalkulasi politik jangka pendek.
“Ketika wakil rakyat dari latar belakang politik yang berbeda mampu berdiri pada satu sikap demi kepentingan negara, di situlah nurani kebangsaan benar-benar bekerja,” tegas Habib Syakur.
GNK menilai, mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden bukanlah upaya mempertahankan kekuasaan, melainkan menjaga keseimbangan ketatanegaraan, menjamin independensi penegakan hukum, serta menghindarkan institusi kepolisian dari tarik-menarik kepentingan politik praktis.
Di akhir pernyataannya, Habib Syakur mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung reformasi Polri yang berorientasi pada profesionalisme, transparansi, dan pelayanan publik, tanpa mengorbankan independensi institusi.
“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan pemimpin yang berani menolak kekuasaan demi prinsip. Pernyataan Kapolri menunjukkan bahwa nurani masih hidup di jantung negara,” pungkasnya.
