Iniloh.id – Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, kembali menyoroti rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kilang minyak Pertamina.
Ia menilai langkah tersebut justru menunjukkan normalisasi penyimpangan peran militer dari tugas utamanya menjaga kedaulatan negara.
Menurut Hussein, keterlibatan TNI dalam urusan sipil termasuk menjaga aset strategis seperti kilang berpotensi menggerus profesionalisme prajurit dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman perang yang semakin nyata di kawasan.
“Negara-negara lain sedang fokus memperkuat pertahanan. Indonesia pun baru menandatangani pakta keamanan dengan Australia karena sadar ada ancaman di depan mata, mulai dari Natuna hingga kawasan Taiwan dan Filipina Utara,” ujarnya kepada NU Online di Jakarta, Selasa (25/1/2025).
Ia menegaskan bahwa TNI seharusnya memprioritaskan kesiapan menghadapi ancaman eksternal, bukan mengambil peran sipil yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Apakah tidak lebih baik fokus pada pertahanan daripada mengurusi hal-hal seperti logistik, obat-obatan, atau sumber daya mineral? Itu sudah jauh dari tupoksi militer,” tegasnya.
Hussein juga menilai peran TNI di ranah sipil kini semakin melebar, termasuk dalam pengamanan lembaga-lembaga negara lainnya.
Kondisi ini, menurutnya, membuat publik menafsirkan adanya perluasan pengaruh militer terhadap sektor-sektor yang sebenarnya berada di bawah kendali sipil.
