Iniloh.id – Organisasi Harmoni Muslim Nusantara (HMN) secara tegas menyatakan dukungan terhadap sikap Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, di mana ia menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Sikap itu dinilai HMN sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan Polri sebagai institusi negara yang mandiri, profesional, dan netral.
HMN menilai, struktur Polri di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang bertujuan menjaga kejelasan komando, efektivitas pengambilan keputusan, serta independensi penegakan hukum.
Sebaliknya, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mempersempit ruang gerak institusi dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, dan pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi pernyataan Kapolri yang tegas, berintegritas, dan mencerminkan sikap kenegarawanan. Ini adalah bentuk keberanian moral dalam menjaga marwah Polri sebagai alat negara,” demikian pernyataan HMN.
HMN juga menyoroti pernyataan simbolik Kapolri yang menyebut lebih memilih “menjadi petani” ketimbang menjabat sebagai menteri kepolisian.
Menurut HMN, ungkapan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan pesan kuat bahwa jabatan bukan tujuan utama, melainkan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Lebih lanjut, HMN menilai Polri yang independen merupakan prasyarat utama bagi tegaknya supremasi hukum dan keadilan.
Penempatan Polri di bawah kementerian dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan garis komando, serta melemahkan prinsip netralitas aparat penegak hukum.
“Polri harus berdiri di atas semua golongan dan kepentingan politik. Independensi adalah kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegas HMN.
Atas dasar itu, HMN menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri sebagai lembaga negara yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
HMN berharap Polri terus melanjutkan agenda reformasi internal, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta konsisten berada di jalur konstitusi demi pelayanan hukum yang adil dan berkeadaban.
Pernyataan dukungan ini disampaikan oleh Dodo Baidlowi, Co-Founder Harmoni Muslim Nusantara kepada awak media.
