Iniloh.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, mengeluarkan peringatan tegas kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Prof. Jimly Asshidiqie.
Ia mendesak agar seluruh wacana yang ingin menempatkan Polri di bawah kementerian ditolak mentah-mentah, karena dinilai berbahaya bagi arah reformasi dan keamanan nasional.
Habib Syakur menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak lama sudah memiliki sikap jelas, bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian yang rawan berbelit masalah birokrasi.
Ia mengutip pernyataan Prabowo yang pernah menegaskan pentingnya rantai komando yang sederhana, “Kalau saya presiden, lebih mudah langsung ke Kapolri dibanding harus lewat menteri. Presiden harus pegang kendali penuh.”
Menurut Habib Syakur, memaksa Polri masuk ke struktur kementerian hanya akan menimbulkan sejumlah risiko besar:
- Komando Presiden menjadi lambat dan terhambat.
- Potensi intervensi politik meningkat.
- Semangat reformasi Polri tahun 1999 melemah.
- Penegakan hukum dapat tersendat dan menimbulkan konflik kewenangan baru.
Ia juga mengkritik usulan Faizal Assegaf dalam RDP Komisi Reformasi Polri pada 19 November yang mendorong pembentukan Kementerian Keamanan dan menempatkan Polri di dalamnya.
Ia menyebut ide itu terlalu simplistis dan mengabaikan dampak serius terhadap stabilitas keamanan negara.
Habib Syakur meminta Komisi Reformasi Polri tetap fokus pada prinsip utama dan meminta memperkuat profesionalisme Polri, bukan mengutak-atik struktur komando yang sudah berjalan efektif.
“Bangsa ini butuh Polri yang kuat dan independen. Jangan seret Polri masuk ke dapur politik kementerian!,” pungkasnya.
