Iniloh.id – Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, R. Agus Sartono, mengusulkan agar sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak akibat bencana ekologis di Sumatera.
Agus yang pernah menjabat sebagai Deputi Menko Kesra dan PMK 2010-2011 itu menegaskan bahwa kebutuhan pendanaan pascabencana sangat besar, sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.
Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang baru terserap sekitar Rp60 triliun pada 2025, dan akan melonjak menjadi Rp375 triliun pada 2026 dari porsi anggaran fungsi pendidikan, dapat dikonsolidasikan untuk membantu daerah terdampak.
“Akan jauh lebih bijaksana bila sebagian dana MBG direlokasi untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan terlebih dahulu,” ujar Agus, dikutip dari laman resmi UGM, Kamis (11/12).
Agus menilai langkah tersebut bukan hanya mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, tetapi juga menjadi bentuk nyata pelaksanaan amanat UUD 1945.
Termasuk, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Agus menyoroti bahwa pembangunan ulang gedung sekolah yang rusak berat biasanya memakan waktu minimal 6 bulan, bahkan lebih. Di sisi lain, kapasitas fiskal pemerintah daerah sering kali tidak memadai untuk menangani kerusakan berskala besar.
“Banyak daerah bahkan kesulitan memperbaiki sekolah rusak berat, apalagi membangun ulang pascabencana. Pemerintah pusat harus hadir,” tegasnya.
Ia juga menekankan ketidakmungkinan pembelajaran daring di daerah bencana mengingat akses listrik, jaringan komunikasi, dan sarana pendukung yang terbatas.
Selain perbaikan fisik sekolah, Agus mengingatkan perlunya bantuan tunai langsung bagi siswa terdampak bencana.
Orang tua dalam situasi darurat membutuhkan dukungan finansial untuk kebutuhan dasar pendidikan.
“Siswa perlu bantuan untuk pakaian sekolah, alat tulis, dan lebih baik diberikan bantuan tunai selama enam bulan ke depan. KIP saja tidak cukup,” jelasnya.
Agus juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi guru yang terdampak. Menurutnya, layanan konseling sangat penting untuk mengatasi trauma, sementara kebutuhan dasar para pengajar harus terpenuhi agar dapat kembali menjalankan tugas dengan baik.
Peringatan Keras: Jangan Abaikan Definisi Bencana dan Ancaman Ke Depan
Mengakhiri pernyataannya, Agus menegaskan bahwa bencana di Sumatra harus menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi kebencanaan.
Apalagi BMKG sudah memperkirakan curah hujan ekstrem masih akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Ia juga mendorong negara untuk lebih tegas menghentikan praktik deforestasi, yang menjadi salah satu pemicu utama kerentanan bencana.
“Jika kita gagal mengatasinya, akan ada bencana yang satu disusul bencana lainnya. Pembangunan berkelanjutan tidak boleh kalah oleh kepentingan jangka pendek,” pungkasnya.
