Iniloh.id – Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI) mengingatkan bahwa kesejahteraan anggota Polri adalah fondasi penting yang tak boleh dilewatkan dalam agenda Reformasi Polri.
Ketua GPK RI, Abdullah Kelrey, menegaskan bahwa tuntutan kinerja yang semakin kompleks harus sejalan dengan gaji dan tunjangan yang layak.
Kelrey menyebut anggota Polri bekerja dalam tekanan tinggi, mulai dari penegakan hukum, menjaga keamanan masyarakat, hingga menangani kondisi darurat.
Namun kenyataannya, kesejahteraan finansial mereka dinilai belum sebanding dengan risiko besar yang dihadapi setiap hari.
“Reformasi Polri harus melihat realita bahwa banyak anggota masih bergaji pas-pasan. Jangan tuntut tugas berat kalau kesejahteraan mereka belum terpenuhi. Ini soal keadilan bagi garda terdepan pelayanan publik,” tegasnya, Minggu (22/11/2025).
Ia juga menilai bahwa pemerintah, termasuk Presiden dan Tim Reformasi Polri, harus memberi perhatian khusus terhadap aspek kesejahteraan sebagai bagian penting dari pembenahan institusi.
Menurut Kelrey, peningkatan profesionalitas dan integritas Polri tak akan maksimal jika kesejahteraan aparat dibiarkan tertinggal.
Kelrey menambahkan, kondisi ekonomi yang tidak stabil bisa memengaruhi fokus dan performa anggota saat bertugas.
Di banyak negara, rendahnya kesejahteraan aparat sering dikaitkan dengan meningkatnya potensi penyimpangan dan maladministrasi.
