Iniloh.id – Partai Golkar secara terbuka menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD).
Partai berlambang beringin itu menilai tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung berpotensi mendorong praktik korupsi oleh kepala daerah terpilih.
Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyebut ongkos politik yang besar kerap menjadi pintu masuk persoalan etik dan hukum setelah kontestasi usai.
“Ketika biaya politik terlalu mahal, kepala daerah sering kali terdorong mencari cara untuk mengembalikan modal kampanye. Di situlah risiko korupsi muncul,” ujar Mekeng.
Menurut Golkar, mekanisme Pilkada lewat DPRD dapat menekan biaya politik sekaligus meminimalkan praktik transaksi politik yang melibatkan masyarakat luas.
Meski begitu, Golkar menekankan bahwa sistem ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat.
Jika skema tersebut diterapkan, Golkar mendorong keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengawasi proses pemilihan di DPRD.
Tujuannya, mencegah praktik suap, jual beli suara, maupun lobi politik tertutup di parlemen daerah.
Di tengah dukungan Golkar, wacana Pilkada melalui DPRD menuai penolakan dari sejumlah pihak. PDI Perjuangan hingga kini menjadi satu-satunya partai di parlemen yang secara tegas menolak usulan tersebut.
PDIP berpandangan bahwa Pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikurangi atau dialihkan ke mekanisme perwakilan.
Penolakan serupa juga datang dari masyarakat. Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik masih menginginkan Pilkada dilakukan secara langsung.
Survei yang digelar pada 8-11 Desember 2025 itu melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi melalui wawancara telepon.
Dengan margin of error 4,24 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, hasilnya mencatat 77,3 persen responden mendukung Pilkada langsung, sementara sisanya menyetujui pemilihan tidak langsung.
Litbang Kompas mencatat, pilihan publik terhadap Pilkada langsung berkaitan erat dengan semangat demokrasi dan partisipasi politik. Masyarakat dinilai masih ingin terlibat langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Wacana perubahan sistem Pilkada diperkirakan masih akan memicu perdebatan panjang di DPR. Tarik-menarik antara efisiensi biaya politik dan prinsip demokrasi langsung menjadi isu utama yang akan terus diuji dalam pembahasan ke depan.
