Iniloh.id – Gerakan Hati Nurani Nasional (GHANN) menegaskan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas negara merupakan fondasi penting untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Ketua GHANN, Eman Rasyidin, menilai bahwa sejumlah reformasi kelembagaan belakangan ini menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan hukum bagi publik.
Menurut Eman, transformasi digital dalam layanan hukum menjadi langkah maju yang patut diapresiasi. Mulai dari sistem pelaporan berbasis aplikasi, layanan konsultasi hukum daring hingga dashboard pemantauan kasus yang bisa dipantau masyarakat secara real time, semuanya dinilai memperkuat akuntabilitas institusi negara.
“Platform digital ini bukan hanya memudahkan korban dan keluarga korban mencari bantuan, tetapi juga membuat proses hukum lebih transparan dan mengurangi ruang abu-abu yang selama ini sering dipertanyakan,” tegas Eman.
GHANN juga mencatat semakin banyak lembaga yang mulai membuka audit kinerja terkait pengaduan masyarakat, termasuk laporan dugaan pelanggaran HAM berat.
Melalui publikasi rutin dan ringkasan audit yang tersedia online, publik kini dapat mengikuti perkembangan penyelidikan hingga efektivitas tindak lanjut penanganan kasus.
Bagi GHANN, langkah ini menjadi bukti bahwa negara bergerak meninggalkan pola lama yang tertutup.
Pernyataan GHANN ini sekaligus menjadi penyeimbang terhadap kritik beberapa kelompok masyarakat sipil yang menilai pemerintah masih kurang transparan.
Eman menyebut kritik tetap diperlukan, tetapi kemajuan juga harus diapresiasi agar demokrasi berjalan lebih sehat.
“Jika ada progres, harus kita akui. Kalau ada kekurangan, kita ingatkan. Yang penting reformasinya konsisten. Pendekatan seperti ini mencegah polarisasi dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
GHANN menegaskan bahwa transparansi tidak berhenti pada membuka data, tetapi menghadirkan mekanisme pertanggungjawaban yang bisa diuji oleh publik.
Ia menilai kolaborasi negara dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan proses tersebut berjalan efektif.
“Reformasi tidak bisa jalan sendiri. Negara membuka akses, masyarakat sipil mengawasi, dan korban harus mendapat ruang pemulihan yang layak,” tambah Eman.
GHANN mendorong agar inovasi digital, audit terbuka, dan pengawasan publik terus diperkuat untuk memastikan penyelesaian kasus HAM berat bisa ditempuh secara bermartabat.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah jalan menuju penyelesaian yang pantas. Saat negara dan masyarakat bekerja berdampingan, penyelesaian HAM berat bukan lagi wacana, tapi gerak nyata reformasi,” tutupnya.
