 |
| (Forum advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sultra-Jakarta Sambangi DPP Partai Demokrat) |
Halomaluku.com – Forum advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sultra-Jakarta hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Demokrat Jakarta terkait dugaan Perzinahan dan Asusila yang dilakukan oleh wakil ketua DPC Partai Demokrat sekaligus wakil ketua DPRD Kabupaten Muna, Rabu (2/2/2022).
Koordinator aksi, Gus Mufti dalam orasinya mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Cahwan Rappi tidak dapat dibenarkan, baik secara etika maupun secara moral karena ia merupakan Kader Partai Demokrat sekaligus Representatif Masyarakat dalam jabatannya sebagai Wakil Rakyat (Wakil Ketua DPRD) di Legislatif di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kedatangan kami hari ini untuk mendesak DPP Partai Demokrat untuk segera melakukan pemecatan/pemberhentian terhadap Cahwan Rappi dari keanggotaannya sebagai kader Partai Demokrat dan dari Jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan Organisasi Partai Demokrat,” kata Gusmufti di depan kantor DPP Partai Demokrasi Proklamasi Jakarta Pusat
Menurutnya, perbuatan Cahwan Rappi tidak bisa ditolerir karena telah merusak Citra Partai Demokrat dan Citra Lembaga DPRD Kabupaten Muna. Karenanya, mereka mendedak DPP Partai Demokrat untuk melakukan proses pemecatan terhadap Cahwan Rappi.
“Maka dari itu kami mendesak Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat untuk segera memproses Pemecatan dan Pemberhentian kepada sdra. Cahwan Rappi dari kader partai maupun dari jabatannya sebagai Wakil ketua DPRD, karena diduga telah melakukan Perzinahan dan Asusila (pencabulan) kepada sdri IT yang Merupakan Staffnya dan sesama Kader Partai Demokrat,” tegasnya
Senada dikatakan Ketua Umum FAMHI Sultra-Jakarta, Don Mike bahwa dengan alat bukti berupa dokumen yang sudah diserahkan, diharapkan menjadi pertimbangan tegas oleh DPP Partai Demokrat untuk memecat Cahwan Rappi sebagai kader Partai.
“Kami telah Menyerahkan semua bukti-bukti Dokumen kepada DPP Partai Demokrat, semoga menjadi bahan pertimbangan tegas agar ditindaklanjuti agar dipecat,” tegas Mike
Diakhir keterangannya, pihaknya juga berjanji akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas dengan terus mendatangi kantor pusat Partai Demokrat.
“Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas. Kami juga sedang mengkaji kasus ini apakah memenuhi unsur Pasal 3 (a,b,c,d,e) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,” tutupnya
