Etos Institute: Porambakan Kabinet Itu Hak Presiden, Bukan Parpol

BATAVIAIMES.COM – Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah dalam keterangan pers nya di kantor ETOS Cibubur kota Bekasi, Rabu, (21/4/2021), mengatakan perombakkan kabinet memang harus disegerakan, mengingat polemik semakin ramai di media,  dan itu adalah hak prreogatif Presiden, wewenang Presiden, jadi Kantor Staff Presiden jangan lebih Presiden dari Presidennya.

Iskandarsyah berharap Presiden menunjuk semua calon pembantunya dari kalangan-kalangan profesional, akademis yang menurutnya paham dibidang kementerian yang akan dipimpinnya, bukan rekomendasi para Partai Politik.

“Biarlah parpol difungsikan sebagai legislator di legislatif guna mengimbangi pemerintah. Kalau menterinya ketua umum parpol, legislatif juga dari anggota parpol, mana berani anak buah koreksi pimpinannya, budaya kita ini sungkan nya dibesarkan, tanpa memikirkan kepentingan rakyat” kata Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute,  Iskandarsyah pada Rabu, (21/04/2021)

Bacaan Lainnya

“Jadi harapan saya dan harapan seluruh rakyat Indonesia, pak Presiden dan wakil Presiden bisa menunjuk orang-orang profesional untuk duduk membantu kerja beliau selaku pimpinan tertinggi di negeri ini” Sambungnya lagi

Selain itu, lanjut dia, dewasa ini, eksekutif sering kali diperintahkan oleh Partai Politik (Parpol). Dirinya menilai Parpol juga tidak seenaknya memerintah eksekutif ataupun terjadinya kasus-kasus korupsi di kementerian yang dilakukan oleh oknum-oknum parpol.

“Saya pernah bicara ini di forum diskusi adik-adik mahasiswa yang meneruskan ucapan prof Irman Putra Sidin yang mengatakan bahwa hari ini, Legislatif, Eksekutif, dan Pers sedang terlibat cinta segitiga” ucapnya

Meski demikian, Iskandarsyah berujar cinta segitiga yang dimaksudkan tidak ada yang abadi. Pasalnya, Partai Politik tidak harusnya merasa berjasa atas terpilihnya sesorang dalam masa kekuasaan pemerintahan dan seenaknya melakukan perintah tanpa memandang sendi-sendi kenegaraan.  

“Proses politik biarlah berjalan dengan aturan yang sudah ada, tidak perlu parpol merasa berjasa atas terpilihnya si A atau si B, fokus saja parpol di legislatif dan pastinya lebih elegan dipandang rakyat” paparnya

Lebih lanjut, ia meyakini presiden dan wakil presiden akan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut kata Dirut Etos ini juga merupakan amanah dan keinginan rakyat Indonesia. 

“Saya pastikan pak presiden dan wakil presiden mampu, dan itu mau nya rakyat. Eksukutif tidak ada lagi ketum parpol, sekjend parpol, dewan pembina parpol dan lain-lain. Eksekutif harunys di isi oleh orang-orang profesional yang memang paham dibidangnya, kalangan akademis juga bisa, dengan catatan tidak ada korelasinya terhadap parpol, baik saudara A atau B dari partai apapun. Semoga pak Jokowi mendengar doa saya dan rakyat Indonesia hari ini, kata Iskandar lagi, Ini adalah jalan memutus cinta segitiga itu” Pungkasnya

Pos terkait