Iniloh.id – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Komisi VI DPR RI memberi perhatian khusus terhadap kesiapan layanan perbankan nasional.
Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini, mengingatkan seluruh bank Himbara untuk memastikan seluruh layanan berjalan stabil di tengah lonjakan aktivitas masyarakat.
“Menjelang Nataru, sektor perbankan harus berada pada level kesiapan maksimal untuk menjamin kelancaran transaksi publik,” ujar Anggia dalam keterangan persnya, Sabtu (6/12/2025).
Ia menjelaskan, peningkatan mobilitas wisatawan, kebutuhan uang tunai yang melonjak, hingga intensitas penggunaan layanan digital di berbagai destinasi membuat stabilitas sistem perbankan menjadi isu yang tidak bisa disepelekan.
Mulai dari ATM, mobile banking, sistem pembayaran, hingga layanan operasional 24 jam harus berfungsi optimal, terutama pada dua periode puncak transaksi nasional: Nataru dan Lebaran.
“ATM itu bukan hanya mesin. Ada potensi kartu tertelan, risiko kejahatan, sampai gangguan mobile banking saat orang beli tiket wisata. Semua harus diantisipasi,” tegasnya.
Dalam rapat dengan Komisi VI, sejumlah bank BUMN memaparkan kesiapan teknis mereka.
Bank Mandiri melaporkan bahwa infrastruktur IT mereka mampu menahan lonjakan transaksi hingga 2-4 kali lipat dari kondisi normal.
Dua pusat data berkonsep active-active, sistem monitoring 24/7, serta jadwal cabang piket tambahan pada 27-28 Desember juga disiapkan.
Mandiri bahkan menyiapkan Rp44 triliun uang kartal untuk periode 1 Desember 2025–2 Januari 2026.
Sementara itu, BNI menyiapkan Rp19,51 triliun kas nasional dan Rp1,2 triliun khusus wilayah Bali.
Mereka memperkuat perawatan preventif ATM, menambah tenaga teknis, serta menerjunkan 54–64 personel tambahan pada hari-hari dengan transaksi tertinggi.
Dari sisi industri pengelolaan aset, Nora Osloi Sinaga, SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT Danantara Aset Manajemen, menegaskan bahwa seluruh bank BUMN harus menjaga performa sekaligus meningkatkan kualitas layanan di tengah padatnya aktivitas masyarakat.
“Di periode Nataru, kompleksitas layanan semakin besar. Kesiapan SDM, sistem, dan aplikasi harus matang tanpa celah,” ujarnya.
Komisi VI DPR memastikan akan terus memonitor langsung kesiapan layanan publik di sektor perbankan menjelang masa libur panjang.
Termasuk memastikan kecukupan stok uang tunai nasional yang diproyeksikan naik 3% pada 2025, atau mencapai sekitar Rp41,2 triliun, sesuai TOR Kunjungan Kerja Komisi VI.
