Iniloh.id – Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI memanas setelah Anggota Komisi IV, Usman Husin, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Usman menilai kinerja Raja Juli belum mampu menjawab persoalan kerusakan hutan yang kian parah.
Di hadapan pimpinan rapat, ia meminta secara terbuka agar Raja Juli mempertimbangkan mundur dari jabatannya jika tidak dapat mengatasi problem kehutanan yang disebut semakin mengkhawatirkan.
“Pak Menteri lihat nggak bencana di Sumatera? Semua izin seharusnya disetop dulu,” ujar Usman dengan nada tinggi. Ia menegaskan bahwa proses rehabilitasi hutan tidak bisa dianggap remeh, terlebih kerusakan yang terjadi kini membutuhkan waktu panjang untuk kembali pulih.
Politisi PKB itu bahkan menyampaikan desakan tegas. Menurutnya, pernyataan Raja Juli kerap tidak selaras dengan kondisi di lapangan.
“Kalau Pak Menteri punya nurani, mestinya paham apa yang disampaikan pimpinan komisi. Kalau memang tak mampu, lebih baik mundur saja. Saya lihat Pak Menteri belum paham soal kehutanan,” lanjutnya.
Usman juga menyinggung izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan yang menurutnya terbit pada Oktober hingga akhir November. Ia menilai izin tersebut bertentangan dengan pernyataan Menhut yang mengaku tidak mengeluarkan izin penebangan sama sekali.
“Di Tapanuli Selatan, Bupati sudah minta izin ditutup, tapi Oktober sampai 30 November justru keluar izin baru. Itu tidak sejalan dengan apa yang Pak Menteri sampaikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia meminta Menhut fokus menangani tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor serta segera menata kembali kawasan gundul yang memicu bencana.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa selama ia menjabat, tidak ada satu pun izin baru terkait penebangan yang ia keluarkan.
“Selama setahun saya menjabat, saya tidak pernah menerbitkan PBPH untuk penebangan. Izin yang saya keluarkan justru untuk jasa lingkungan atau restorasi ekosistem,” jelas Raja Juli.
Ia juga menyampaikan dua instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto: menjaga ketat kawasan hutan dan berani menindak pelaku alih fungsi lahan.
“Perintah Presiden jelas. Jaga hutan dan jangan ragu menindak,” ujarnya.
Raja Juli menambahkan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan, termasuk di provinsi yang kini terdampak bencana.
“Saya bisa bersaksi, saya tidak pernah menurunkan fungsi hutan. Termasuk di tiga provinsi yang terkena bencana, satu jengkal pun tidak pernah saya lepaskan,” tegasnya.
