Iniloh.id – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku menyatakan sikap tegas menyusul pelaporan salah satu kader IMM Maluku Komisariat Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.
Pelaporan tersebut dilakukan oleh kuasa hukum Wali Kota Ambon, Jhon Leno Solisa, SH, terhadap kader IMM Maluku baru-baru ini.
Langkah hukum itu langsung menuai respons keras dari internal IMM Maluku.
Ketua Umum DPD IMM Maluku, M. Saleh Souwakil menilai, tindakan Wali Kota Ambon melalui kuasa hukumnya terkesan berlebihan dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya terbuka terhadap kritik.
“Seorang pejabat publik sudah seharusnya siap menerima kritik dari mahasiswa maupun masyarakat. Kritik adalah bagian dari kontrol demokrasi, bukan sesuatu yang harus direspons secara represif. Ini namanya ‘cacat demokrasi dan rezim anti kritik’,” tegas Saleh Souwakil kepada awak media, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai pelaporan terhadap kader IMM justru menunjukkan sikap anti-kritik dan berpotensi mencederai semangat demokrasi serta kebebasan berekspresi di ruang publik.
“Jika seorang kepala daerah mudah tersinggung atau ‘baper’ terhadap kritik, maka patut dipertanyakan kesiapan yang bersangkutan dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik,” lanjutnya.
DPD IMM Maluku menegaskan bahwa kritik yang disampaikan kader IMM merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan dan tidak dapat dipisahkan dari peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial.
Sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai upaya pembungkaman kritik, kader IMM menyatakan akan mengonsolidasikan seluruh kader IMM se-Maluku. Konsolidasi tersebut direncanakan akan bermuara pada aksi demonstrasi dalam waktu dekat.
“Aksi ini merupakan bentuk keberlanjutan perjuangan kader IMM Maluku yang dilaporkan. Kami tidak akan tinggal diam ketika ruang kritik mahasiswa dipersempit,” tegasnya.
DPD IMM Maluku juga menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak profesional dan objektif dalam menangani kasus tersebut, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, demokrasi, dan kebebasan berpendapat.
