BATAVIA TIMES – Puluhan Mahasiswa Maluku Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan.
Koordinator aksi, Robo M dalam orasinya meminta KPK untuk memanggil dan memeriksa Bupati Kabupaten Buru, Ramli Umasugi dalam deretan dugaan Korupsi yang dinilai merugikan negara senilai 210 Milyar rupiah dari total penggunaanya.
“KPK segera panggil dan periksa Bupati Kabupaten Buru, Ramlu Umasugi dalam dugaan korupsi yang merugikan negara senilai 210 Milyar rupiah dari total penggunaanya diantaranya, anggaran Reklamasi Pantai Merah Putih Namlea Kabupaten Buru 4, 9 Miliar yang berasal dari ABPN 2015 yang diduga kuat dikorupsikan secara berjamaah oleh Bupati Kabupaten Buru, Ramli Umasugi dan beberapa kerabatnya”ucap Robo M di depan gedung merah putih KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat, (09/04/2021)
“Karenanya kami Mahasiswa Maluku Jakarta dengan kasus ini kami harapkan KPK sebagai lembaga supremasi hukum pada wilayah pemberantasan korupsi harus mengusut secara tegas adanya dugaan kasus korupsi tersebut” Sambungnya lagi
Selain itu, pendemo juga menuntut agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk turut mengaudit terkait skandal Pemotongan Dana Desa dan SPPD yang dinilainya Fiktif pada pagu anggaran tahun 2017 lalu yang diduga korupsikan oleh Ramli Umasugi dan kerabatnya.
“Ramli Umasugi berserta beberapa kerabatnya. Penegak hukum juga harus melakukan audit dalam skandal pemotongan dana desa dan SPPB Fiktif 2017” pungkasnya
Berikut tuntutan aksi Mahasiswa Maluku Jakarta di depan Kantor Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
1. Mendesak kepada KPK RI untuk segera mentersangkakan Ramli Umasugi (Bupati Kabupaten Buru) atas dugaan kasus korupsi proyek Bendungan Dam Way Apo, dan itu merugikan Negara berkisar Rp 210 Milyar.
2. pembangunan proyek Infrastruktur Dam Way Apo, di Kabupaten Buru yang hanya dikerjakan asal-asalan. Sehingga proyek tersebut saat ini berjalan dengan lambat. Padahal, proyek itu disinyalir bernilai sekitar Rp 2 Triliun lebih dan kami menduga ada permainan di balik pembangunan tetsebut.
3. Medesak Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk segera memecat Bupati Buru Ramli Umasugi dari jabatanya selaku ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Karena diduga kuat telah melakukan kasus korupsi Bendungan Dam way apo.
4. Mendesak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut kasus korupsi anggaran Reklamasi Pantai Merah Putih di Namlea Kabupaten Buru yang bersumber dari APBN 2015 dengan pagu alokasi sebesar 4,9 Miliar yang diduga kuat melibatkan Bupati Buru Ramli Umasugi beserta beberapa kerabatnya.
5. Meminta dengan tegas kepada pihak KPK agar turun langsung dan mengaudit aset-aset pribadi Bupati Buru yang tidak terdaftar dalam LHKPM.
6. KPK harus serius dalam melakukan audit dalam Skandal Pemotongan Dan Desa dan SPPB Fiktif 2017.
