Iniloh.id – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil, angkat bicara terkait polemik surat permintaan bantuan yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh kepada sejumlah lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF.
Nasir menegaskan, tidak ada hal yang luar biasa dari surat tersebut. Menurutnya, UNDP dan UNICEF memang telah lama memiliki program dan keterlibatan aktif di Aceh, sehingga langkah pemerintah daerah dinilai wajar.
“Sangat wajar jika Pemerintah Aceh menyurati lembaga-lembaga PBB yang memang punya program di Aceh untuk membantu penanganan pascabencana, baik di Sumatra secara umum maupun Aceh secara khusus,” kata Nasir saat dihubungi, Rabu (17/12).
Politikus PKS itu menepis anggapan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah pusat.
Ia menegaskan, surat itu murni dilandasi semangat kemanusiaan, bukan persoalan politik atau kritik terhadap kapasitas negara.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan, Nasir juga menilai permintaan bantuan tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa pemerintah tidak mampu menangani bencana.
“Jangan dianggap seolah-olah ini pengakuan ketidakmampuan negara. Ini soal kepedulian kemanusiaan dan solidaritas,” ujarnya.
Nasir berharap pemerintah pusat dapat memahami langkah Pemprov Aceh dan tidak mempersulit proses birokrasi dalam penyaluran bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Solidaritas kemanusiaan tidak bisa dicegah. Pemerintah pusat justru perlu memfasilitasi agar masyarakat Aceh merasa terbantu, baik oleh sesama anak bangsa maupun oleh komunitas internasional,” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa surat tersebut tidak dikirim ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Surat ditujukan kepada lembaga-lembaga PBB yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, yakni UNICEF, UNDP, dan IOM.
“Kami sedang menggalang dukungan. Mereka adalah mitra strategis pemerintah dan punya pengalaman panjang, termasuk dalam penanganan tsunami di Aceh,” ujar Muhammad MTA di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem juga menegaskan bahwa surat tersebut ditujukan kepada lembaga yang masih aktif menjalankan program di Aceh.
“Bukan ke PBB di New York, tapi ke lembaga yang memang masih bekerja dan punya program di Aceh,” kata Mualem di halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).
